ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN INFORMED CONSENT DAN INFORMED CHOICE

Halaman Judul  ……………………………………………………… Kata Pengantar  ………………………………………………………. Daftar Isi  ………………………………………………………………. BAB I. PENDAHULUAN 1.1   Latar Belakang  …………………………………………........... 1.2   Rumusan Masalah  …………………………………………….. 1.3   Tujuan Pembahasan  …………………………………….......... 1.4   Manfaat Penulisan  …………………………………………….. BAB II. TINJAUAN TEORI 2.1 Informed Consent  ……………………………………………… 2.2 Informed Choice ………………………………........................ BAB III. PENUTUP 3.1 Kesimpulan  ……………………………………………………. 3.2 Saran  ……………………………………………………............ Daftar Pustaka  …………………………………………………………

i ii iii 1 1 2 2 3 8 11 11 iv

• Biasa nya dipakai pada saat akan diadakannya tindakan medis kepada pasien sebagai persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatmya.
• Diagnosa yang telah ditegakkan.
• Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.
• Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.
• Resiko-resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut.
• Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain.

• Resiko yang melekat pada tindakan kedokteran tersebut.
• Resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

• Keterbukaan informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat dll).
• Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan.
•  Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

• Dalam keadaan gawat darurat ( emergensi ), dimana dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa.
• Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi dirinya.

• §  Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya.
• §  Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko.

• §  Penghormatan harkat dan martabat pasien selaku manusia.
• §  Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
• §  Untuk mendorong petugas kesehatan melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien.
• §  Menghindari penipuan dan misleading oleh bidan.
• §  Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional.
• §  Mendorong keterlibatan publik dalam kebidanan dan kesehatan.
• §  Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kebidanan dan kesehatan.

• §  Kasus-kasus yang menyangkut dengan pembedahan/operasi.
• §  Kasus-kasus yang menyangkut dengan pengobatan yang memakai tehnologi baru yang sepenuhnya belum dipahami efeksampingnya
• §  Kasus-kasus yang memakai terapi obat yang memungkinkan banyak efek sampingnya, seperti terapi dengan sinar laser dll.
• §  Kasus-kasus penolakan pengobatan oleh klien.
• §  Kasus-kasus disamping mengobati, dokter juga melakukan riset dan eksperimen dengan objek pasien.

• §  Aspek hukum perdata tentang tanpa ada persetujuan dari penguna jasa kesehatan, pasal 1365 KUHPer.
• §  Aspek hukum pidana tentang informed consent mutlak harus dipenuhi, tindakan invasive (missal : pembedahan, tindakan radiologi invasive), pasal 351 KUHP.
• §  Pasal 89 KUH Pidana, tentang pemberian obat bius.
• §  Pasal 351 KUH Pidana, tentang penganiayaan sekalipun sebagai dokter, kecuali :

• §  Bidan harus terusmeningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai aspek agar dapat membuat keputusan klinis dan secara teoritis agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan dapat memuaskan kliennya.
• §  Bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh wanita dengan menggunakan media laternatif dan penerjemah, kalau perlu dalam bentuk tatap muka secara langsung.
• §  Bidan dan petugas kesehatan lainnya perlu belajar untuk membantu wanita melatih diri dalam menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab untuk keputusan yang mereka ambil sendiri.
• §  Dengan berfokus pada asuhan yang berpusat pada wanita dan berdasarkan fakta, diharapkan bahwa konflik dapat ditekan serendah mungkin.
• §  Tidak perlu takut akan konflik tapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan wanita dari sistem asuhan dan suatu tekanan positif.

• §  Gaya, bentuk pemeriksaan antenatal dan pemeriksaan laboratorium/screaning antenatal.
• §  Tempat bersalin (rumah, polindes, RB, RSB, atau RS) dan kelas perawatan di RS.
• §  Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan.
• §  Pendampingan waktu bersalin.
• §  Clisma dan cukur daerah pubis.
• §  Metode monitor denyut jantung janin.
• §  Percepatan persalinan.
• §  Diet selama proses persalinan.
• §  Mobilisasi selama proses persalinan..
• §  Pemakaian obat pengurang rasa sakit.
• §  Pemecahan ketuban secara rutin.
• §  Posisi ketika bersalin.
• §  Episiotomi.
• §  Penolong persalinan.
• §  Keterlibatan suami waktu bersalin, misalnya pemotongan tali pusat.
• §  Cara memberikan minuman bayi.
• §  Metode pengontrolan kesuburan.

• §  Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan.
• §  Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan merupakan aspek otonomi pribadi menentukan pilihannya sendiri.
• §  Choice berarti ada alternatif lain, ada lebih dari satu pilihan dan klien mengerti perbedaannya sehinggga dia dapat menentukan mana yang disukai atau sesuai dengan kebutuhannya.